TiketQQ News Indonesia - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa menurutnya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah terkait penyelesaian polemik Papua dapatkan jutaan rupiah dengan sangat mudah hanya ada di agen bandarq ini. Tiga langkah itu meliputi solusi jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati," bermain judi online terpercaya dan termudah hanya ada di situs agen bandarq ini saja tentunya akan mudah mendapatkan kemenangan kata Bamsoet di diskusi Mencari Solusi Permanen atas Persoalan Papua di Jakarta, Jumat (6/9).
Melansir Antara, Bamsoet menjelaskan bahwa pendekatan hati menjadi yang terpenting karena yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran dan pemerintah, terlebih hati dan harga diri mereka sempat terluka beberapa waktu lalu.
Bamsoet menambahkan, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menggelar dialog dengan masyarakat Papua. Ia mengusulkan agar dalam dialog itu disertakan tujuh wilayah budaya, yakni Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim, dan Lapago.
"Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan tiga orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papu dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," katanya.
Sementara untuk solusi jangka menengah, Bamsoet menilai perlu ada affirmative action, yaitu menempatkan putra-putri Papua untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di pos-pos kementerian dan lembaga negara. Hal ini, kata Bamsoet, bisa dilakukan melalui seleksi TNI/Polri.
"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," ujarnya.
Bamsoet pun menyinggung soal Freeport, yang kini 51 persen sahamnya telah dikuasai pemerintah Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dinilainya perlu memberi kesempatan untuk masyarakat asli Papua.
"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," kata Bamsoet.
Politikus dari Partai Golkar itu menyebutkan, untuk solusi jangka panjang, penyempurnaan dana otonomi khusus (otsus) bisa jadi pilihan. Ia mengatakan, dana Otsus yang hingga tahun 2019 telah mencapai Rp115 triliun belum memperlihatkan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.
"Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 60,06 di posisi terendah nasional, dan Provinsi Papua Barat 63,74 menempati posisi terendah kedua dibandingkan angka nasional sebesar 71,39," demikian ujar Bamsoet.
Bamsoet mengajak semua pihak untuk tak melupakan tujuan dari UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurutnya, Papua harus mendapatkan kesetraan dan keseimbangan seperti yang terjadi di provinsi lain.
"Sejak tahun 2009, DPR RI membentuk tim khusus yang melakukan berbagai kegiatan untuk memantau pelaksanaan UU Otsus Papua. Berbagai rekomendasi untuk pembangunan Papua di jangka panjang sedang disiapkan oleh tim ini, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua," katanya.
0 Komentar