TiketQQ News Indonesia - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) meminta Presiden Jokowi untuk membentuk unit khusus yang menangani persoalan Papua macam yang dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mari kunjungi juga situs berita indonesia terbaru dan terupdate di tiketqq news indonesia.
Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte mengatakan Presiden Jokowi dinilai akan punya prioritas terhadap persoalan tertentu di masa pemerintahan kedua, di antaranya soal Papua berita indonesia terupdate hanya ada di tiketqq news indonesia. Oleh karena itu, kata dia, diperlukan unit khusus seperti yang dilakukan di era Presiden sebelumnya yakni SBY dalam menangani Papua.
Phillips mengkritik respons pemerintah terhadap demo di Papua dan Papua Barat yang seolah-olah menunjukkan kasus Papua adalah isu yang baru terjadi. Padahal, katanya, demonstrasi di pelbagai wilayah itu disebabkan karena akumulasi pelbagai kasus di provinsi tersebut.
Oleh karena itu, Dia menuturkan sebaiknya ada unit atau lembaga khusus seperti yang dibentuk oleh Presiden SBY dalam menangani Papua. Diketahui, SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres pada 2011 lalu untuk menangani persoalan di dua provinsi tersebut.
Baca Juga : Myanmar Janjikan Hukuman Untuk Tentara Yang Membantai Rohingya
Walaupun demikian, lembaga khusus itu akhirnya dibubarkan pada Desember 2014.
"Sebaiknya ada lembaga khusus macam yang dilakukan SBY, dia mengurusi pembangunan sekaligus menyelesaikan persoalan di Papua," kata Phillips dalam diskusi dengan pimpinan media massa di Jakarta, Rabu (4/9).
Dia menegaskan harus ada otoritas khusus yang memberikan laporan penuh kepada Presiden terkait dengan penanganan Papua. Phillips menuturkan lembaga itu dapat menjadi mata dan tangan dari Presiden Jokowi sendiri untuk menyelesaikan pelbagai persoalan di provinsi tersebut.
Pelanggaran HAM
Diketahui, demonstrasi yang berujung kericuhan terjadi di pelbagai wilayah di antaranya adalah di Manokwari dan Jayapura pada pekan lalu. Aksi tersebut dipicu oleh aksi rasial oleh sejumlah orang yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya menjelang peringatan 17 Agustus lalu.
CSIS juga menilai persoalan HAM menjadi bagian penting untuk diselesaikan. Phillips menegaskan pemerintah sebaiknya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM macam Wasior, Wamena dan Paniai yang hingga kini tak selesai.
"Ada yang diselesaikan, dan minimal tak ada pelanggaran [HAM] baru ke depan," katanya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara sebelumnya mendesak Jokowi segera datang ke Papua untuk menyelesaikan konflik yang terjadi belakangan ini.
"Segera datang ke Papua dan dialog dengan semua elemen masyarakat diteruskan dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat Wasior, Wamena, dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Otsus Papua," kata Beka melalui akun Twitter pribadi @Bekahapsara pada Rabu (4/9).
Pernyataan Beka itu membalas unggahan akun Twitter Jokowi yang mencuitkan sebuah video yang merekam aktivitas presiden makan siang bersama sejumlah tamu dari Yapen dan Nduga di Istana Merdeka, kemarin.
Beka sengaja mencuit desakan tersebut agar Jokowi segera bertindak dengan datang langsung ke Papua. Menurutnya, kedatangan itu merupakan bentuk keseriusan Jokowi dalam menyelesaikan persoalan di sana.
0 Komentar