TiketQQ News Indonesia - Massa pendukung capres Prabowo, sekitar pukul 21.00 WIB, berangsur-angsur meninggalkan lokasi unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu, dan mereka mengklaim menggelar demo lanjutan pada Rabu (22/05) besok " Misteri Dunia ".
Namun sebagian massa menolak bubar dan berlari ke arah kawasan Tanah Abang. Polisi lantas menggunakan gas air mata untuk mengejar dan membubarkan mereka sampai menjelang pukul 02:00 pada Rabu " Misteri Dunia ".
Sebelumnya, massa berangsur-angsur meninggalkan lokasi unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu setelah melakukan salat tarawih, dan berjanji untuk melanjutkan unjuk rasa pada Rabu (22/05).
"Kita menunggu instruksi dari pimpinan kita bahwa besok, sesuai agenda, kita akan kumpul (unjuk rasa) kembali," kata Wanda, pria yang menyebut dirinya sebagai koordinator aksi, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dari lokasi unjuk rasa.
"Jadi, sekarang, saya mohon dengan hormat, kita pulang ya," ujarnya yang dijawab sebagian peserta unjuk rasa dengan ucapan "siap".
Demo 22 Mei 2019: Polisi antisipasi 'orang-orang yang manfaatkan momentum'
Pengumuman hasil Pilpres 22 Mei dibayangi rencana aksi massa dan ancaman serangan teror
Jelang pengumuman hasil pilpres, polisi tangkap terduga teroris 'yang akan lempar bom'
Sebagian peserta kemudian memilih untuk menginap di masjid Cut Mutiah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu sudah berakhir setelah pihaknya melakukan "komunikasi" dengan pengunjuk rasa.
Dimintai tanggapan atas rencana unjuk rasa lanjutan pada Rabu (22/05), Argo mengatakan "kita sudah mengantisipasi, mempersiapkan pengamanan pada esok pagi."
Sebelumnya, massa pendukung capres Prabowo memilih bertahan hingga sekitar pukul 18.00 WIB, walau telah diminta bubar oleh polisi.
Di sela-sela aksinya, pengunjukrasa menggelar salat ashar, maghrib, isya hingga tarawih di sekitar lokasi unjuk rasa. Mereka juga mengklaim akan bertahan di lokasi unjuk rasa.
Di antara pengunjuk rasa, muncul pula politikus dan mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Danjen Kopassus Kivlan Zein, serta Neno Warisman. Sebagian mereka juga ikut berorasi.
Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan 'lawan pemilu curang'. Namun akses mereka ke Bawaslu terhambat pagar berduri yang dipasang kepolisian.
"Kalau kenyataannya kalah, enggak apa-apa, tapi kami melihat ini ada kecurangan, ya, kami akan terus (unjuk rasa) sampai ada keputusan yang benar," kata salah-seorang peserta unjuk rasa asal Lampung, Puji Astuti kepada wartawan BBC News Indonesia, Mehulika Sitepu.
Ditanya apa yang akan dilakukannya apabila sudah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak ada menemukan bukti kecurangan pemilu, Puji mengatakan: "Kami akan mengikuti para ulama."
"Kalau kata ulama 'kita terus bergerak', kita akan bergerak," tegasnya.
Seorang pengunjukrasa lainnya, Tubagus Maman, yang mengaku warga Banten, mengaku ikut unjuk rasa karena menganggap pemilu diwarnai kecurangan.
"Pemilunya curang," katanya, pendek. Anda memiliki buktinya? Tanya BBC. Dia tak menjawab langsung, kecuali mengatakan: "Sudah diplot. Sudah... masif terstruktur..."
BBC News Indonesia, Abraham Utama, dari lokasi unjuk rasa.
Siapa mantan Danjen Kopassus yang dijadikan tersangka?
Sementara itu, pemerintah menyatakan akan menindak orang-orang yang 'berniat melakukan perbuatan di luar hukum' terkait hasil pemilihan presiden. Penindakan itu diklaim bakal menyasar sejumlah figur publik pendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diutarakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Jakarta, Selasa (21/05) sore.
Wiranto mengatakan Soenarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, adalah tersangka terbaru dalam rentetan kejadian pasca pengumuman pemenang pilpres.
"Kasus Kivlan Zen sudah berjalan, Eggi Sudjana sudah, Lius Sangkarisma, Amien Rais diminta menjadi saksi, tapi belum hadir."
"Yang terakhir adalah Mayjen Purnawirawan Soenarko. Dia sudah dipanggil, diperiksa, dan sekarang menjadi tersangka, ditahan di Rutan Guntur," ujar Wiranto.
Soenarko dituduh menguasai senjata api secara ilegal dari Aceh. Namun Wiranto enggan memaparkan jumlah dan jenis senjata yang dimiliki pendukung Prabowo tersebut.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi, juga tidak menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Soenarko.
"Saya belum tahu persis hasil penyelidikan. Barang bukti juga belum tahu," kata Sisriadi.
Dalam sepekan terakhir beredar video di media sosial yang memperlihatkan sosok mirip Soenarko, yang berbicara tentang rencana demonstrasi di beberapa titik, antara lain Istana Negara serta kantor Bawaslu dan KPU.
BBC News Indonesia masih berupaya mengkonfirmasi apakah Soenarko memang sosok yang tampak dalam video tersebut.
Namun Wiranto menyebut upaya menggeruduk objek vital negara merupakan perbuatan melawan hukum.
"Itu tindakan keliru yang tidak dibenarkan. Itu kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara, siapapun yang melakukan itu harus bertanggung jawab dan akan dihukum berat," kata Wiranto.
Saat ditanyai lebih lanjut, Wiranto membantah kepolisian sewenang-wenang menangkap sejumlah pendukung Prabowo.
"Ini bukan tindakan sewenang-wenang atau kembali ke Orde Baru, tapi demi keamanan nasional, agar negeri ini tetap aman dan masyarakat tidak terganggu dengan tindakan seperti ini," kata Wiranto.
Adapun, saat ini Polri menetapkan status Siaga I untuk Jakarta. Meski begitu Juru Bicara Mabes Polri, Irjen Muhammad Iqbal, meminta publik tidak cemas dan beraktivitas normal.
"Status siaga satu itu untuk internal aparat, jangan dipersepsikan kondisi yang berbahaya sekali. Silakan beraktivitas, beribadah atau berkegiatan ekonomi," ucap Iqbal.
Prabowo himbau 'aksi berjalan damai'
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta agar aksi unjuk rasa para pendukungnya dalam menyikapi penetapan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara damai.
Menurutnya, dalam video yang diunggah ke Instagram, "rakyat sedang risau" atas apa yang dia klaim sebagai "kecurangan-kecurangan" dalam pemilu 2019.
Karena itu, lanjutnya, "wajar" ketika rakyat berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum.
"Tentu semua dalam ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Dia menegaskan agar aksi para pendukungnya tidak disertai dengan kekerasan.
"Saya mengimbau agar semua aksi, semua kegiatan berjalan dengan semangat perdamaian. Langkah kita adalah langkah konstitusional, langkah demokratis, tetapi damai, tanpa kekerasan apapun."
Prabowo kemudian menanggapi soal adanya kabar bahwa akan ada aksi kekerasan.
"Kami dapat laporan ada banyak isu-isu, katanya ada yang mau bikin aksi-aksi kekerasan, itu bukan pendukung-pendukung kami, itu bukan sahabat-sahabat saya."
"Tidak ada niat kami untuk makar, tidak ada niat kami untuk melanggar hukum," cetusnya.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, juru bicara BPN Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya tidak menggerakkan massa untuk berdemonstrasi, meski telah menyatakan menolak hasil pemilu.
"Mungkin saja akan ada aksi damai dari masyarakat, dari rakyat, di KPU. Itu kan bagian dari ekspresi masyarakat untuk menyampaikan kekecewaan ataupun masukannya ke KPU. Itu haknya masyarakat."
Jakarta dalam status Siaga I
Sebelumnya, Mabes Polri telah menetapkan status Jakarta dalam status Siaga I sejak 21 hingga 25 Mei sebagai antisipasi keamanan pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan bahwa Polri telah memberlakukan Siaga I setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
"Benar, informasi dari Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin Siaga I hari ini," kata Dedi Prasetyo di Jakarta, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (21/05).
Sebelumnya, telah beredar surat telegram nomor STR/281/N/OPS.1.1.1/2019 tertanggal 20 Mei 2019 berisi keputusan rapat koordinasi Polri soal pengamanan tahap rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019.
Dijelaskan dalam surat itu, untuk menjamin keamanan menjelang diumumkannya hasil perhitungan suara Pemilu oleh KPU, maka diperintahkan sejak Selasa 21 Mei hingga 25 Mei 2019, seluruh jajaran Polri termasuk Mabes Polri berstatus siaga satu.
Surat itu juga meminta agar para Kasatwil maupun kepala satuan kerja untuk memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing dan melakukan langkah antisipasi bila diperlukan.
Surat ini ditandatangani oleh Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin mewakili Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Sementara itu, aparat keamanan gabungan terus meningkatkan pengamanan di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, sejak penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/05) dini hari.
Sejak Senin (20/05) malam, aparat gabungan, yang antara lain terdiri polisi dan TNI, melakukan penjagaan di sekitar kantor KPU dan terus berlanjut hingga Selasa (21/05) pagi.
Sampai Selasa sekitar pukul 09.00 WIB pagi, kepolisian menutup jalan di salah-satu ruas Jalan Imam Bonjol, persisnya mulai di perempatan Jalan Imam Bonjol dan Agus Salim, Jakarta Pusat, hingga di sekitar kantor KPU.
Sejumlah kendaraan berat, seperti mobil meriam air, milik polisi ditempatkan di sekitar kantor KPU. Kawat berduri dan tembok beton juga digunakan untuk menutup akses ke kantor KPU.
Situasi serupa juga terlihat di depan dan sekitar Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang ditandai kehadiran aparat kepolisian yang terlihat mencolok.
"Dari pihak kepolisian menurunkan sekitar 50 ribu personel gabungan TNI-Polri dan Pemda," kata kabid Humas Polda Meteo Jaya, Kombes Argo Yuwono, Senin (20/05).
Selain ditempatkan di sekitar Kantor KPU, aparat gabungan juga ditugaskan menjaga Kantor Bawaslu, Istana Merdeka, hingga Gedung DPR.
Sementara itu, di berbagai daerah, aparat kepolisian melakukan penyisiran dan pemeriksaan terhadap kendaraan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah rencana kehadiran massa untuk menggelar demo di Jakarta.
Pada Senin (20/05) malam, anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap bus dan travel di Jalan Lintas Barat Soekarno-Hatta Bandar Lampung, Lampung (foto atas dan bawah).
Pemeriksaan terhadap bus dan travel itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden.
Sejak Senin (20/05) malam, aparat polisi bersenjata lengkap berjaga saat razia penyekatan massa di jalur perbatasan Kabupaten Semarang-Kota Semarang di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Razia yang dilaksanakan Polres Semarang di 17 titik di Kabupaten Semarang tersebut guna mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden.
Baca Juga : Seorang Pria Mengaku Menjadi Intel TNI Untuk Mencari Pacar Buat Anaknya
0 Komentar